Inspektorat Kabupaten Lampung Timur melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara mendalam terhadap administrasi dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 di Desa Rantau Jaya Udik . Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa serta memeriksa pelaksanaan program pembangunan yang didanai dari anggaran tersebut.

Dalam kegiatan Monev yang berlangsung selama 5 hari, tim Inspektorat memeriksa berbagai aspek administrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Mereka menelaah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) untuk tahun 2025, mencocokkannya dengan realisasi di lapangan, serta memverifikasi bukti-bukti fisik pelaksanaan program, seperti pembangunan infrastruktur desa dan program pemberdayaan masyarakat. Pemeriksaan administrasi dipusatkan di aula kantor Desa Putra Aji I Kecamatan Sukadana.

Ketua Irban 3 Inspektorat Kabupaten Lampung Timur menegaskan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh desa dikelola secara efektif dan efisien. “Monev ini penting untuk meminimalisir risiko penyelewengan dana dan memastikan bahwa anggaran yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Kami ingin memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan berjalan sesuai target,” ujarnya.

Kepala Desa Rantau Jaya Udik,  menyatakan kesiapannya dalam menjalani proses evaluasi ini. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan penuh transparansi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dalam pengawasan. "Kami selalu mengutamakan keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan terkait anggaran desa, serta berupaya agar program-program pembangunan berjalan sesuai rencana," kata Kepala Desa.

Selama proses Monev, Inspektorat menemukan beberapa catatan yang perlu diperbaiki, terutama terkait laporan administrasi yang perlu lebih detail dan akurat. Meski demikian, secara umum, Inspektorat mengapresiasi langkah transparan yang diambil oleh pemerintah desa dalam mengelola anggaran 2025